Bisnis.com, Jakarta — Pusat Pelaporan Analis Transaksi Keuangan (PPATK) melaporkan nilai transaksi keuangan mencurigakan mencapai Rp 600 triliun pada kuartal I tahun 2024 ini, termasuk perjudian online. Biaya tersebut lebih besar dibandingkan anggaran pembangunan Kota Ibu Kota Negara (IKN) yang senilai Rp466 triliun.

Koordinator Kelompok Humas PPATK, Naseer Konga, melaporkan hingga Mei 2024, terdapat 14.575 transaksi keuangan mencurigakan. Terdapat 11.222 transaksi pada tahun 2022 dan 24.850 laporan transaksi keuangan mencurigakan pada tahun 2023.

Berdasarkan catatan tersebut, Natsir mengatakan perjudian online menjadi transaksi keuangan mencurigakan terbanyak dengan persentase 32,1 persen. Angka ini mengalahkan transaksi keuangan yang diduga korupsi yakni 7%.

“Secara agregat, perjudian online menyumbang porsi terbesar laporan transaksi keuangan mencurigakan yang kami terima, hingga 32,1%. Penipuan 25,7%, kejahatan lainnya 12,3%, korupsi 7%,” jelas Natsir. Dalam diskusi online tentang mati melarat akibat perjudian, Sabtu (15-06-2024).

Ironisnya, lanjutnya, angka pendapatan game online secara keseluruhan terus meningkat seiring berjalannya waktu. Pada 2021, kata dia, sudah ditemukan Rp 57 triliun. Apalagi meningkat menjadi Rp 81 triliun pada tahun 2022. 

“Dan tahun 2023 menjadi Rp327 triliun,” imbuhnya.

Angka-angka ini menunjukkan bahwa perjudian online merupakan masalah yang mengkhawatirkan. Banyaknya transaksi keuangan mencurigakan dari perjudian online pun mendorong Presiden Jokowi membentuk gugus tugas yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Tejahjanto.

“Jadi Pak Presiden melalui Ketua Komite Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang serta Menko Polhukam membentuk gugus tugas ya. Satgas ini diketuai oleh Menko Polhukam. Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, diharapkan melalui gugus tugas ini, pencegahan kepunahan terkait perjudian dapat ditekankan dan dilaksanakan dengan lebih efektif.

Simak berita dan artikel lainnya di Google News dan WA Channel