Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perdagangan (Kemendag) mempercepat proses penyelesaian perundingan Indonesia European Union Comprehensive Economic Partnership (IEU CEPA).

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan, pihaknya menargetkan rangkaian perundingan IEU CEPA bisa selesai pada Oktober 2024 atau sebelum berakhirnya pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

Mudah-mudahan sebelum dia mundur, sebelum Oktober. Saya minta Pak Djatmiko [Dirjen Perundingan Perdagangan Internasional] menyelesaikannya sebelum 20 Oktober [2024], kata Zulhas saat ditemui di Kantor Kementerian Perdagangan, Jumat (31). /5). /2024).

Zulhas mengatakan, perundingan selanjutnya putaran ke-19 akan dilakukan di Indonesia. Oleh karena itu, bertujuan agar kedua belah pihak menyepakati seluruh pembahasan IEU CEPA dalam perundingan tersebut.

“Saya sedang berurusan dengan Juli, awal Juli di sini [negosiasi],” katanya.

Perundingan IEU CEPA berlanjut cukup lama hingga mencapai putaran ke-18 yang diselenggarakan pada 13-17 Mei 2024.

Seperti diberitakan Bisnis.com sebelumnya, Kamis (30/5/2024), Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Edi Prio Pambudi menjelaskan perundingan ke-18 yang digelar pada 13-17 – sebuah. Mei 2024 berjalan dengan sangat baik.

Ia mengatakan kedua belah pihak telah menunjukkan fleksibilitas untuk mencapai tujuan mengakhiri perundingan pada tahun 2024 di bawah arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden Komisi Eropa.

“Kita punya target karena Presiden Jokowi dan [Presiden Komisi Eropa] tahun lalu sudah sepakat, tapi tahun ini diperpanjang. Harapannya, sebelum keduanya menyelesaikan masa jabatannya, harusnya sudah selesai. Jadi kita harapkan pada pertemuan terakhir tanggal 1-5 Juli,” jelasnya.

Sebanyak 11 isu disepakati hingga perundingan akhir, antara lain terkait fasilitas cukai dan perdagangan, keamanan perdagangan, perekonomian dan peningkatan kapasitas, hambatan teknis perdagangan, sanitasi dan fitosanitasi, serta usaha kecil dan menengah.

Selain itu, isu-isu yang disepakati juga berkaitan dengan penyelesaian sengketa, kelembagaan dan disposisi akhir, transparansi, praktik penyusunan peraturan, dan sistem pangan berkelanjutan. Sedangkan 10 isu yang masih belum disepakati, misalnya terkait perdagangan barang, investasi, serta isu energi dan bahan baku.

Simak berita dan artikel lainnya di Google News dan WA Channel