Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan peran dan keterlibatan kementerian yang dipimpinnya sangat terbatas dalam alokasi APBN, bahkan di kementerian/lembaga (K/L). wilayah.

Suharso mengatakan hingga saat ini Bappenas belum menerima hibah di daerah untuk memperkuat pembangunan nasional.

Selain itu, sesuai dengan fungsi perencanaan pembangunan, perencanaan belanja non-K/L, khususnya belanja subsidi yang mencapai 9 persen dari total APBN, belum dilaksanakan secara optimal.

Suharso juga mencontohkan pelaksanaan belanja seringkali tidak sejalan dengan program prioritas yang dilaksanakan pemerintah. Ia menemukan anggaran yang digunakan untuk menekan pertumbuhan justru digunakan untuk memperbaiki pagar Puskesmas.

“Saat pertama masuk ke Bappenas, saya lihat ada keterlambatan di [program] Krisna misalnya, dan saya zoom sampai akhirnya saya lihat programnya apa. Itu yang terjadi saat Puskesmas memperbaiki pagarnya,” ujarnya. Dalam rapat kerja bersama dengan Komisi ke-11 Republik Korea, R.I.

Lebih lanjut Suharso mengatakan, ia menemukan kasus di mana uang partainya ditujukan untuk program revolusi spiritual, namun kenyataannya untuk pembelian sepeda motor.

“Tidak biasa, judulnya tentang revolusi pikiran, saya lihat-lihat akhirnya beli sepeda, ada apa? ‘Sepeda trail itu untuk touring,’” ujarnya.

Dengan berbagai kondisi tersebut, kata Suharso, perlu adanya penguatan peran Bappenas ke depan untuk mengalokasikan APBN guna mendukung seluruh tujuan pembangunan nasional.

“Kita tidak punya kewenangan. Kalau dipikir-pikir, seperti buntu secara intelektual. Ini tirani teknokratis. Kita paham, tapi kita tidak bisa bergerak. Mungkin kewenangan ini perlu ditingkatkan,” kata Suharso. .

Cek Google News dan berita serta artikel lainnya dari WA