Bisnis.com, Jakarta – Pemerintah berencana melanjutkan penyaluran bantuan pangan atau bansos beras pada tahun 2025.

Rencana Program Bantuan Pangan Beras keluar dari anggaran tambahan tahun 2025 yang diusulkan Badan Pangan Nasional (BAPNAS) dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi IV DPR-RI pada Senin (10/6/2024).

Dalam pemaparannya, Bipnas meminta tambahan kebutuhan bantuan pangan pada tahun 2025 sebesar Rp 20,2 triliun. Total dibutuhkan Rp 16,68 triliun untuk program bantuan pangan beras selama enam bulan.

Ketua Bipnas Arif Prastiv Uday mengatakan, program bantuan pangan tersebut masih diperlukan untuk memenuhi kebutuhan beras di 68 wilayah yang teridentifikasi rawan pangan. Menurutnya, 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM) harus diselamatkan melalui subsidi beras.

“Apakah masih perlu?” “[Bantuan pangan] itu perlu, 22 juta KPM harus dipertahankan, paling tidak mereka bisa makan dan itu adalah beras.”

Ia juga membantah bantuan pangan diberikan menjelang pemilihan umum (Pemilu). Ia mengatakan, program subsidi beras ini dilaksanakan dengan nama berbeda sejak pemerintahan sebelumnya.

“Dulu kejadiannya dulu disebut Ruskin, Rasta, sekarang disebut Bantuan Pangan.

Selain itu, Arif menegaskan, program bantuan pangan beras merupakan upaya pemerintah dalam memperbaiki ekosistem pangan dari hulu hingga hilir. BLOG akan lebih mudah menjalankan fungsinya dalam menyerap dan menyalurkan stok beras pemerintah (CBP).

Sementara itu, Arif mengatakan program bantuan pangan beras membutuhkan sekitar Rp 3 triliun sebulan untuk dijalankan hingga 22 juta KPM dengan penyaluran 220.000 ton beras. Artinya, untuk menjalankan program bantuan pangan beras enam bulan pada tahun 2025 dibutuhkan sekitar Rp 18 triliun.

“Tapi kami akan bergantung pada lokasi anggaran [APBN].”

Seperti dilansir Bisnis.com sebelumnya, Jumat (5/4/2024), Menteri Keuangan Sri Mulani mengakui penyaluran bantuan pangan dari Bipnas berupa 10 kg beras selama 6 bulan tidak ada anggaran untuk Sosial. Dana Keamanan. Selesai 

Ia mengatakan, penyaluran bantuan pangan melalui Bipanas bukan merupakan bagian dari Perlinsos, namun tujuannya untuk memperkuat ketahanan pangan dan stabilitas harga pangan. Sri mengatakan, hal itu dilakukan untuk mendukung kinerja pemerintah di bidang pangan. 

“Pada tahun 2023, Bipnas memiliki anggaran sebesar Rp 10,12 triliun dan telah memberikan bantuan pangan kepada 21,53 juta keluarga penerima manfaat,” ujarnya di Mahkamah Konstitusi, Jumat (5/4/2024).

Simak berita dan artikel lainnya di Google News dan WA Channel