Bisnis.com, JAKARTA – Badan Jasa Keuangan (OJK) menilai perdagangan karbon tidak relevan, diperlukan kerja sama yang erat antara lembaga dan pelaku industri.

Antonius Hari P.M., Kepala Departemen Regulasi dan Pengembangan Pasar Modal OJK, mengatakan hingga 5 Juni 2024, total bisnis pertukaran karbon baru mencapai 600 ribu ton setara CO2 dan nilai transaksi Rp 36,78 miliar.

Saya yakin potensinya besar, namun kerja sama OJK dengan kementerian dan industri terkait penting untuk pertumbuhan pasar karbon, kata Antonius, mengutip Minggu (9/6/2024) dari Antara.

Pertukaran karbon Indonesia didirikan pada 26 September 2023. Antonius mengatakan, setelah 9 bulan berdiri, pertumbuhan pertukaran karbon masih stabil dan belum mencapai tingkat yang menggembirakan.

Ia menegaskan, OJK tidak bisa berdiri sendiri dalam mendorong transisi karbon. Namun, dukungan antar kementerian dan lintas sektoral diperlukan untuk mendorong perdagangan karbon dengan meningkatkan pasokan dan permintaan.

“Karena kita perlu mendukung pasokan dan permintaan. Ini di luar kendali. Itu ada di tangan kementerian terkait.”

Dari sisi pasokan, transisi karbon Indonesia dapat didukung oleh sektor kehutanan, energi, dan transportasi.

“Sektornya dipandu oleh kementerian, dari segi ‘demand’, misalnya pajak karbon, ‘didorong’ oleh tunjangan (kewajiban),” ujarnya.

Didirikan pada bulan September 2024, Indonesia Carbon Exchange atau IDXCarbon menyediakan sistem perdagangan yang efisien, tertib, adil dan efisien sesuai dengan Peraturan Administrasi Jasa Keuangan (POJK) 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon melalui Carbon Exchange.

Dengan terhubung ke SRN PPI Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), IDXCarbon memfasilitasi pengelolaan transfer karbon dan mencegah penghitungan ganda.

Pelaku usaha berupa perusahaan yang memiliki kewajiban dan/atau komitmen untuk secara sukarela mengurangi emisi gas rumah kaca dapat menjadi pengguna layanan IDXCarbon dan membeli kredit karbon yang tersedia.

Menurut Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), potensi pertukaran karbon Indonesia bisa mencapai Rp3.000 triliun.

Menurut Presiden, Indonesia memiliki potensi solusi alami yang luar biasa dan merupakan satu-satunya negara yang sekitar 60 persen pengurangan emisi karbonnya berasal dari sektor alam.

Menurut Presiden, terdapat sekitar 1 gigaton karbon dioksida (CO2) dari kemungkinan kredit karbon yang dapat ditangkap.

Simak berita dan artikel lainnya di Google News dan Channel WA