Bisnis.com, JAKARTA — Gabungan Industri Kelapa Sawit (Gapki) mengungkapkan masih terdapat kendala bagi industri kelapa sawit untuk memperoleh Minyak Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO). 

Padahal, ISPO merupakan langkah kepatuhan terhadap kebijakan anti deforestasi (European Union Deforestation Regulation/EUDR) yang akan berlaku mulai Januari 2025. 

Menurut Eddy Martono, Ketua Umum Gapki, ISPO telah mendapatkan 4,21 juta hektare atau 786 sertifikat, meliputi 3,94 juta hektare milik perusahaan dan 270.809,15 hektare tanaman pangan. 

“Yang utama di sini adalah masyarakat [petani] butuh uang untuk ISPO, dan kami dengar tidak ada uang, sama seperti Sekretariat ISPO,” ujarnya pada briefing publik di Indonesia. Ombudsman, Senin (27/5/2024). 

Dari sisi bisnis, dengan luas lahan 3,94 juta hektar, terdapat 707 sertifikat atau 40,84% dari total jumlah perusahaan, dimana 91% diantaranya merupakan anggota Gapki, jelas Eddy. 

Saat ini ISPO memandang sektor pertanian sebagai sektor yang menjadi perhatian utama para petani, yang mencakup sekitar 6,44 juta hektar ladang minyak petani non-ISPO. 

Dikatakannya, bukan hanya kendala biaya sertifikasi, tapi juga karena penetapan ladang minyak dan kawasan hutan yang ber-ISPO rendah serta aturan Peraturan Presiden ISPO Nomor 2001. Merek produk. 

Menanggapi hal tersebut, Laila Harshia, Penasihat Ahli Sementara Direktorat Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian mengatakan rancangan penyempurnaan aturan ISPO akan segera diterbitkan. 

“Hal ini akan memungkinkan kita untuk melakukan penelitian berkelanjutan untuk produksi dan pasokan minyak sawit dalam model yang representatif dari Perpres 44/2020, yang diharapkan dapat diterbitkan dalam waktu dekat,” ujarnya. 

Selain itu, Kemenperin diarahkan untuk membangun sistem digital yang mengintegrasikan aspek keberlanjutan dari Crude Palm Oil (CPO) sebagai bahan baku untuk memperoleh sertifikasi ISPO. 

 “Kami berupaya menciptakan sistem informasi penilaian keberlanjutan yang diharapkan dapat membantu menetapkan tujuan keberlanjutan bagi industri kelapa sawit tanah air,” tutupnya. 

Lihat berita dan artikel lainnya di Google News dan WA Channel