Bisnis.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto berjanji akan mewujudkan ketahanan pangan di Indonesia pada masa pemerintahannya.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Prabova menandatangani Keputusan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Organisasi Tugas dan Fungsi Kementerian Negara pada Kabinet Merah Putih Tahun 2024-2029.

Dalam aturan terakhir, Prabova merinci susunan menteri di Kabinet Merah Putih yang terdiri dari 48 kementerian.

Dari jumlah tersebut, terdapat tujuh Kementerian Koordinator (Kemenko). Salah satunya adalah Kementerian Koordinator Bidang Pangan yang dipimpin Zulkifli Hassan.

Menko Pangan Zulkifli akan memimpin setidaknya 6 kementerian/lembaga, yaitu Kementerian Pertanian; Kementerian Kehutanan; Kementerian Kelautan dan Perikanan; Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengawasan Lingkungan Hidup; Badan Pangan Nasional; dan Badan Gizi Nasional.

Oleh karena itu, Presiden Partai Amanat Nasional (PAN) harus merumuskan strategi untuk mencapai otonomi pangan yang dijanjikan Prabowo saat kampanye pemilu dan ditegaskan kembali dalam pidato pertamanya sebagai Presiden Republik Indonesia. Sejarah Self-Eating di Indonesia 

Seperti dilansir museumkepresian.id di awal pemerintahan baru dipimpin Soeharto, pembangunan besar-besaran telah dimulai di beberapa bidang.

Hal ini tidak berbeda dengan krisis yang terjadi pada akhir pemerintahan lama, mulai dari inflasi hingga kenaikan harga komoditas.

Salah satu perhatian pemerintahan baru saat itu adalah di bidang pertanian, dengan fokus pada peningkatan produksi padi.

Pada awal pemerintahan baru, Indonesia menjadi salah satu importir beras terbesar di dunia. Sedangkan produksi beras nasional hanya 12 juta ton pada tahun 1969.

Upaya peningkatan produksi padi akan terus dilakukan melalui intensifikasi pertanian dan ekspansi pertanian. Selain itu, pemerintah melalui program bimbingan skala besar (BIMAS) berupaya menggenjot produksi beras.

Program Bimas kemudian berganti nama menjadi Bimas Gotong Royong yang melibatkan peran swasta nasional dan juga swasta asing. Tujuan dari penerapan gotong royong ini adalah untuk meningkatkan produksi padi nasional melalui penyediaan pupuk dan pestisida bagi petani.

Program Gotong Royong BIMAS kemudian disempurnakan menjadi BIMAS Nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 95 Tahun 1969. Melalui BIMAS Nasional, petani mendapat peningkatan intensitas (INMAS) dan intensitas (INSUS). Selain mendorong penguatan dan perluasan sektor pertanian, pemerintah juga melakukan diversifikasi pertanian melalui kombinasi teknologi dan pertanian.

Program dan kebijakan yang diterapkan pada masa pemerintahan Soeharto berhasil mengantarkan Indonesia mencapai otonomi pangan pada tahun 1984. Indonesia kemudian bisa menjadi eksportir pangan setelah sebelumnya hanya mengandalkan impor.

Menyusul keberhasilan Indonesia menjadi negara otonom pangan, Presiden Soeharto diundang oleh Direktur Jenderal Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) Edward Sauma untuk menghadiri Forum Dunia pada 14 November 1985. Roma, Italia.

Di sana, Soeharto menjelaskan keberhasilan Indonesia dalam mencapai kecukupan pangan merupakan hasil kerja keras suatu negara.

Dalam agenda yang sama, Presiden Soeharto atas nama bangsa Indonesia menghabiskan bantuan beras sebanyak 100.000 ton untuk korban kelaparan di beberapa negara Afrika.

Bantuan tersebut merupakan kontribusi para petani Indonesia dan juga menegaskan bahwa negara-negara berkembang dapat meningkatkan kapasitasnya.

Simak berita dan artikel lainnya di Google News dan WA Channel