Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat rasio utang nasional meningkat menjadi 38,71% terhadap produk domestik bruto (PDB) pada akhir Mei 2024 menjelang berakhirnya masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jakowi). . . . 

Sedangkan utang negara mencapai Rp8.353,02 triliun hingga akhir Mei 2024.

Utang pemerintah saat ini meningkat dibandingkan posisi bulan sebelumnya (bulan/bulan) menjadi Rp8.338,43 triliun atau memiliki rasio 38,64% terhadap PDB.

“Hingga Mei 2024, tingkat utang akan tetap terjaga di bawah batas aman 60% PDB sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,” tulis Kementerian Keuangan dalam “Mūsu valsts” edisi Juni 2024. . Buku Anggaran”. dikutip Selasa (07/02/2024) .

Apalagi, rasio utang tersebut terus menurun dibandingkan rasio utang terhadap PDB pada tahun 2021, era pandemi Covid-19 yang tercatat sebesar 40,74%, tahun 2022 sebesar 39,70%, dan tahun 2023 sebesar 39,21%.

Menlu menyampaikan, utang saat ini lebih baik dibandingkan strategi pengelolaan utang jangka menengah 2024-2027 yaitu sekitar 40%. 

Sedangkan utang pemerintah mayoritas berasal dari dalam negeri dengan porsi 71,12%. Hal ini sejalan dengan kebijakan pembiayaan utang pemerintah yang mengoptimalkan sumber pendanaan internal dan menggunakan utang luar negeri sebagai pelengkap.

Berdasarkan instrumen, komposisi utang pemerintah sebagian besar berupa Surat Berharga Negara (SBN) yang mencapai 87,96%.

Selain itu, pada akhir Mei 2024, lembaga keuangan menguasai sekitar 41,9% kepemilikan SBN di dalam negeri, antara lain bank sebesar 22,9%, perusahaan asuransi, dan dana pensiun sebesar 18,9%. 

Selain itu, SBN Bank Indonesia memiliki kepemilikan dalam negeri sekitar 22,2% yang antara lain digunakan sebagai alat pengelolaan moneter. 

Sedangkan investor asing hanya memiliki sekitar 14,1% SBN dalam negeri. Jumlah tersebut sudah termasuk kepemilikan pemerintah asing dan bank sentral.

Selain itu, kepemilikan investor individu terhadap SBN dalam negeri terus meningkat dari hanya di bawah 3% pada tahun 2019 menjadi 8,5% pada akhir Mei 2024.

Sedangkan sisa kepemilikan SBN dalam negeri menjadi milik otoritas daerah lainnya untuk memenuhi kebutuhan investasi dan pengelolaan keuangan otoritas terkait.

“Manajemen portofolio utang memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas anggaran secara keseluruhan. Pemerintah secara konsisten dan hati-hati mengelola utang, mempertahankan tingkat suku bunga yang optimal, risiko mata uang, risiko likuiditas dan pembayaran kembali,” tulis Menlu. 

Pemerintah juga lebih memilih untuk meningkatkan utang jangka menengah dan panjang serta aktif mengelola portofolio utang. 

Menlu menambahkan, pada akhir Mei 2024, profil pembayaran utang negara dinilai sepenuhnya aman dengan rata-rata tertimbang jatuh tempo (ATM) 8 tahun.

Lihat berita dan artikel lainnya di Google News dan WA Channel