Bisnis.com, Jakarta – PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk terus menunjukkan komitmennya sebagai badan usaha milik negara yang mampu menciptakan nilai ekonomi sekaligus memberikan nilai sosial kepada seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah.

Bukti nyatanya, pada 10 tahun pemerintahan Presiden RI Joko Widodo, BRI menjadi BUMN yang paling banyak menyetorkan dividen ke kas negara dibandingkan BUMN lainnya. Melansir Bisnis.com, berdasarkan laporan Otoritas Pengawas Keuangan (FPA) yang diolah sejak 2014 hingga 2023, BBRI menjadi penyedia pembagian dividen terbesar yakni Rp 90,79 triliun.

Pembayaran dividen BRI ke kas negara pada tahun 2014 hingga 2023 berkisar antara Rp3,6 triliun hingga Rp23,23 triliun. Berikut dividen yang dibayarkan BRI ke bendahara sejak 2014: Rp3,60 triliun 2015: Rp4,13 triliun 2016: Rp4,36 triliun 2017: Rp6,00 triliun 7,90,52 triliun 2020 : Rp11,77 triliun 2021 : Rp6,92 triliun 022: Rp14,04 triliun 2023: Rp 23,23 triliun

Pimpinan BRI Sunarzo mengatakan pembagian dividen ini merupakan wujud komitmen BRI dalam menciptakan nilai ekonomi khususnya bagi pemegang saham. Melalui strategi dan inisiatif yang didukung oleh pengelolaan modal yang baik, perusahaan berharap dapat terus menciptakan nilai dan memberikan imbal hasil yang adil kepada pemegang saham.

“Ini merupakan bukti nyata bahwa Badan Usaha Milik Negara (BUMN), agen pertumbuhan dan penciptaan nilai, dapat sekaligus memenuhi kepentingan ekonomi dan sosial. Melalui pembayaran pajak dan dividen, keuntungan tersebut dikembalikan kepada negara. Pemegang saham utama Sunerso menambahkan: “Melalui berbagai program pemerintah di Indonesia Pendapatan ini digunakan.”

Sunarzo mengatakan BRI akan tetap membagikan dividen dengan menjaga rasio ekuitas tetap optimal karena saham perseroan masih kuat. “BRI juga berhak membentuk tambahan modal PT Permodalan Nasional Madani (BNM) Rp 41 triliun dan Holding Ultra Mikro (UMI) dengan PT Pekadian. Selain itu, rasio kecukupan modal BRI tetap kuat, dengan 2024- BRI (Rasio Modal Ekuitas) tercatat sebesar 25,13% pada akhir Q2 2018.

Dengan permodalan yang kuat, BRI tidak perlu menahan laba dan dapat membagikannya sebagai dividen. “Sebagai Dirut, saya yakin, berapa pun pendapatan BRI 5 tahun ke depan, sebaiknya dibagikan dalam bentuk dividen. Kenapa? Karena permodalannya sudah kuat, maka tidak perlu menahan laba untuk memperkuat permodalan,” Sunarso dikatakan. .

Terpisah, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Eric Dohir menyampaikan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki target pendapatan sebesar Rp90 triliun pada tahun 2025. Eric Dohir: “Kami targetkan dividen Rp 90 triliun di 2025, jadi Rp 85 triliun (2024) menjadi 90 triliun. Saya kira itu angka yang besar.”

Eric Dohir menyadari, pembayaran dividen BUMN ke kas negara tidak hanya didasarkan pada peningkatan keuntungan tetapi juga peningkatan produktivitas melalui efisiensi. Sekaligus menerapkan Good Corporate Governance (GCG). “Mungkin banyak pihak yang tidak suka, karena peningkatannya tidak bisa hanya bergantung pada pendapatan, misalnya dari sumber daya alam. Mau tidak mau, efisiensi juga perlu dilakukan.”

Simak berita dan artikel lainnya di Google News dan WA Channel