Bisnis.com, Jakarta – Sebelum hadirnya Tol Trans Sumatera, perjalanan ke arah barat menuju Pulau Sumatera selalu menjadi pengalaman yang melelahkan.

Masyarakat asal Sumbar yang merantau ke ibu kota tidak punya pilihan jika ingin kembali ke kampung halaman. Nyanyian lagu ‘Kampuang Nan Door Di Mato’ nampaknya relevan dengan situasi para perantau.

Pasalnya, mudik ke kampung halaman dengan transportasi udara sudah menjadi sebuah kemewahan. Harga tiket pesawat sangat berbeda dibandingkan transportasi darat.

Belum lagi Anda masih harus merogoh kocek untuk membeli tiket perjalanan bagi pemudik yang ingin kembali ke Bukittinggi. 

Oleh karena itu, transportasi darat masih menjadi pilihan banyak wisatawan. Selain harganya yang murah, wisatawan menyukai nuansa perjalanannya.

Namun, ada 3 hari yang harus Anda korbankan jika memilih perjalanan darat.

Robbie, sopir bus yang sudah puluhan tahun melintasi jalur Trans Sumatera, mengamini hal tersebut. Ia sangat memahami kondisi perjalanan di Sumatera sebelum dan sesudah tol.

Menurutnya, keberadaan tol di Pulau Andalas sangat mempengaruhi waktu perjalanan darat. Sebelumnya, jika perjalanan dimulai dari Jakarta pada pagi hari, dibutuhkan waktu 3 hari 2 malam untuk sampai di Sumbar.

Ia mengatakan, meski sudah dibangun tol baru dari Bakouheni hingga Palembang, namun waktu berangkatnya hanya membutuhkan waktu 20 jam hingga 24 jam.

“Efeknya [setelah tol] banyak bus yang ketinggalan. Tiket penumpang lebih murah dibandingkan pesawat,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (18/9/2024).

Kehadiran Tol Trans Sumatera, kata Robi, mempunyai implikasi lebih dari sekadar mempersingkat waktu tempuh. Dari sana, dia mendapat pengaruh finansial lainnya.

Saat ini para pengusaha berlomba-lomba mendirikan perusahaan bus di Pulau Sumatera untuk memanfaatkan potensi minat penumpang yang tinggi. Dari situ penumpang mempunyai pilihan merek bus yang beragam dan harga yang semakin kompetitif.

“Bermanfaat bagi masyarakat menengah ke bawah,” ujarnya.

Keberkahan jalan tol tidak hanya dirasakan masyarakat Pulau Sumatera saja. Pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah juga memberikan dampak positif bagi masyarakat Pulau Jawa.

Misalnya saja Ahmad yang sangat terbantu usahanya dengan hadirnya Tol Trans Jawa yang dibangun hampir di seluruh Pulau Jawa.

Sebagai pengusaha logistik, kehadiran Tol Trans Jawa terbukti mampu mengurangi biaya operasional dan waktu tempuh secara signifikan.

Pasalnya, sebelum Tol Trans Jawa beroperasi, jalur Pantura merupakan urat nadi bisnis logistik. Banyaknya titik kemacetan di jalur Pantura Utara menambah biaya operasional.

Belum lagi waktu kedatangan armada yang membawa paket pelanggan tidak dapat diprediksi.

Tol Trans Jawa yang dibangun Jokowi memberikan dampak yang sangat positif, terutama terhadap kegiatan logistik. Waktu tempuh dan biaya operasional menjadi jauh berkurang, jelasnya.

Tak hanya itu, kehadiran Tol Trans Jawa membuat bisnis pelayaran menjadi menjanjikan. Pasalnya, syarat pengiriman barang ke Pulau Jawa sudah mulai tersedia.

“Tol Trans Jawa memberikan dampak yang sangat positif,” ujarnya.

Pembangunan jalan tol yang agresif

Sejak dilantiknya Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 20 Oktober 2014, impian besar memperpendek jarak mulai terwujud.

Berdasarkan statistik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tahun 2013, hanya terdapat 784,06 kilometer (KM) jalan tol di Indonesia.

Pada pemerintahan sebelumnya, kenaikan tol tidak signifikan.

Jokowi akhirnya memberikan penghargaan kepada PT Hutama Karya (Persero) untuk membangun Jalan Tol Trans Sumatera sepanjang 1.064 km pada tahun 2024. Nantinya, Tol Trans Sumatera akan menghubungkan ujung Aceh dengan Lampung.

Pada tahun 2015, Jokowi menandai pembangunan Tol Trans Sumatera yang pertama dengan peletakan batu pertama proyek Jalan Tol Bakauheni-Terbangi Besar.

“Tahun 2014 ini kita akan benar-benar dorong pembangunan jalan tol yang menghubungkan semuanya, termasuk Trans Jawa, Trans Sumatera, dan sebagian Kalimantan dan Sulawesi,” kata Jokowi.

Rencana itu benar-benar dilaksanakan. Anggaran infrastruktur komprehensif Presiden Jokowi mencapai 2.816,7 kilometer pada akhir tahun 2013.

Kementerian PUPR mencatat infrastruktur jalan tol yang dibangun meliputi 73 ruas jalan tol yang beroperasi di Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Bali.

Lebih rincinya, Pulau Sumatera memiliki 707,58 km jalan tol dalam 10 tahun terakhir.

Sedangkan tol di Pulau Jawa terbagi menjadi ruas Jabodetabek sepanjang 425,4 km dan Tol Trans Jawa sepanjang 980,89 km.

Pembangunan jalan tol tidak hanya terbatas di Pulau Jawa dan Sumatera saja. Sebanyak 97,27 kilometer sambungan jalan tol operasional juga telah dibangun di Pulau Kalimantan.

Begitu pula dengan total panjang jalan tol di Pulau Sulawesi yang mencapai 61,46 km, sedangkan di Pulau Bali telah terbangun 10 km.

Di sisi lain, Kementerian PUPR juga menyebutkan ada 27 ruas tol dengan total panjang 1.742,55 km yang sedang dibangun.

Pembangunan ini mencakup Trans Sumatera 925,55 km, Trans Jawa 185,65 km, Jabodetabek 202,18 km.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selalu berkomitmen untuk mengembangkan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan. 

Di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo periode 2014-2024, Kementerian PUPR berhasil menyelesaikan serangkaian infrastruktur untuk meningkatkan daya saing dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan infrastruktur memiliki dua peran utama, yang pertama mendukung pertumbuhan ekonomi seperti infrastruktur sebagai sarana produksi dan jalan, jalan tol, energi dan bendungan. 

Kedua, infrastruktur berupa penyediaan pelayanan dasar seperti penyediaan air bersih, jalan dan jembatan, perumahan, sanitasi, dan irigasi. 

“Infrastruktur dasar sendiri merupakan modal penting untuk menunjang infrastruktur perekonomian,” kata Menteri Basuki.

Di bidang konektivitas, Kementerian PUPR bersama Badan Usaha Pengumpulan Tol (BUJT) telah menyelesaikan pembangunan jalan tol sepanjang 2.432 km. 

Kehadiran jalan tol yang terhubung dengan kawasan produktif seperti kawasan industri, pariwisata, bandara, dan pelabuhan akan mampu menekan biaya logistik dan meningkatkan daya saing produk dalam negeri, tambah Menteri Basuki.

Simak berita dan artikel lainnya di Google News dan WA Channel