Bisnis.com, Jakarta – Dalam pidato pemaparan RUU TA APBN 2025 dan nota fiskalnya di Rapat Paripurna DPR RI, Presiden Joko Widodo mengatakan APBN 2025 harus semakin memantapkan kemajuan Indonesia agar keluar dari middle income trap. Bisa keluar. , memanfaatkan bonus demografi, melanjutkan transformasi perekonomian, meningkatkan daya tarik investasi dan membuka lebih banyak lapangan kerja.

APBN diharapkan dapat mempertahankan kinerja yang baik selama sepuluh tahun terakhir, yakni periode 2014-2024, dalam mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, menjaga stabilitas harga, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kondisi perekonomian global dalam sepuluh tahun terakhir selalu dipenuhi dengan berbagai risiko ketidakpastian yang timbul dari tingginya suku bunga, ketidakstabilan pasar keuangan, meningkatnya konflik geopolitik, meningkatnya ketegangan perang dagang, dampak perubahan iklim, pertumbuhan populasi, digitalisasi dan lain-lain. Perkembangan kecerdasan buatan.

Dalam situasi seperti ini, APBN selalu hadir sebagai alat yang dapat diandalkan sebagai shock absorber dan landasan harapan untuk melindungi masyarakat dan perekonomian Indonesia dari berbagai guncangan akibat ketidakpastian perekonomian global. Alhasil, dengan APBN yang andal, akuntabel, sehat, dan berkelanjutan, perekonomian Indonesia dapat terus tertopang selama satu dekade terakhir.

APBN tahun 2025 bertujuan untuk mendukung transisi politik yang lancar dan efektif sekaligus menjamin stabilitas, kekuatan, dan kemanfaatan sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih Prabowo Subianto pada tahun 2024. Dalam Kebijakan Fiskal tahun 2025, tema “percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan” menjadi pilar transformasional untuk mewujudkan Visi Emas Indonesia 2045.

Untuk mencapai tujuan tersebut tentunya harus didukung oleh APBN yang sehat dan berkelanjutan melalui penghimpunan yang lebih tinggi, belanja yang lebih efisien, serta pembiayaan yang cerdas dan inovatif. Sebagai strategi jangka pendek dan kelanjutan strategi periode 2014 hingga 2024, Pemerintah akan fokus pada pendidikan dan layanan kesehatan yang berkualitas, pengentasan kemiskinan, peningkatan pemerataan kekayaan, dan dukungan berkelanjutan terhadap pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Di bidang pendidikan, APBN periode 2014-2024 digunakan untuk meningkatkan sumber daya manusia yang lebih baik dan berdaya saing dalam menjawab berbagai tantangan pembangunan. Pemerintah berupaya meningkatkan mutu pendidikan dan menjamin akses yang memadai dan adil terhadap berbagai informasi pendidikan di lembaga pendidikan. Anggaran pendidikan telah digunakan untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia Indonesia selama 10 tahun terakhir, baik melalui dukungan yang diterima langsung oleh mahasiswa maupun dalam bentuk dukungan penelitian untuk inovasi. 

Beberapa capaian penting di bidang pendidikan antara lain: (1) peningkatan sasaran jumlah siswa program Indonesia Pintar dari 11,0 juta siswa pada tahun 2014 menjadi 20,3 juta siswa pada tahun 2023, dengan target 20,8 juta siswa pada tahun 2024; (2) Target jumlah mahasiswa KIP Kuliya direncanakan ditingkatkan dari 220 ribu mahasiswa pada tahun 2014 menjadi 1.002,9 ribu mahasiswa pada tahun 2023 dan mencakup 1.069,3 mahasiswa pada tahun 2024; dan (3) peningkatan belanja operasional sekolah dari 39,6 juta penerima manfaat pada tahun 2014 menjadi 53,17 juta penerima manfaat pada tahun 2023 dan ditargetkan mencapai 53,24 juta penerima manfaat pada tahun 2024.

Di bidang kesehatan, anggaran kesehatan tumbuh rata-rata per tahun sebesar 17,6 persen selama periode 2014–2024, dari Rp59,7 triliun pada tahun 2014 menjadi Rp187,5 triliun pada APBN 2024, di tengah perjuangan melawan pandemi COVID-19 peningkatan yang signifikan. 19.

Peningkatan anggaran kesehatan sejalan dengan perbaikan indikator sektor kesehatan, antara lain: (1) prevalensi stunting yang menurun signifikan dari 37,2 persen pada tahun 2013 menjadi 21,5 persen pada tahun 2023; (2) Memperluas akses pelayanan kesehatan, seiring bertambahnya jumlah RSU dari 1.855 unit pada tahun 2014 menjadi 2.636 unit pada tahun 2023 dan jumlah Puskesmas meningkat dari 9.731 unit pada tahun 2014 menjadi 10.416 unit pada tahun 2023. , (3) Peningkatan angka harapan hidup saat lahir sebagai salah satu indikator IPM yang mencerminkan keberhasilan pembangunan sumber daya manusia, dari 70,59 tahun pada tahun 2014 menjadi 74,39 tahun pada tahun 2023.

Pemerintah terus berupaya memberikan pelayanan kesehatan berkualitas yang mencakup seluruh tahapan kehidupan seseorang dan merata di seluruh Indonesia. Program-program utama di bidang kesehatan untuk meningkatkan kesejahteraan antara lain meningkatkan efektivitas program JKN, mempercepat penurunan stunting, dan meningkatkan gizi anak dan ibu hamil.

Strategi jangka menengah dan panjang fokus pada transformasi top-down dan hijau, ekonomi kreatif dan kewirausahaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemerataan kesejahteraan (inklusivitas). Pembangunan infrastruktur bertujuan untuk mendukung transformasi ekonomi, ketahanan pangan dan energi, serta peningkatan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan.

Anggaran infrastruktur periode 2014–2024 mencapai Rp3,746 triliun atau rata-rata Rp374,6 triliun per tahun, meningkat dari Rp157,4 triliun pada tahun 2014 menjadi 423, rata-rata 12,8 persen per tahun. Rp 4 triliun pada tahun 2014. Alokasi anggaran untuk infrastruktur ditujukan untuk infrastruktur komunikasi (jalan, jembatan, pelabuhan, bandara), infrastruktur energi dan ketenagalistrikan, infrastruktur pangan (bendungan, saluran irigasi), infrastruktur TIK (BTS, satelit power) dan pembangunan infrastruktur pelayanan dasar (SPAM , perumahan). dan kebersihan).

Di bidang infrastruktur transportasi berupa jalan tol, sepanjang periode 2015–2023 dibangun sepanjang 2050 km atau rata-rata 228 km/tahun. Sebagai perbandingan, pada periode 1978–2014. Jalan tol yang dibangun baru sepanjang 790 km atau rata-rata 21,4 km/tahun. Sementara itu, ada rencana pembangunan jalan tol sepanjang 650 km pada tahun 2024.

Sedangkan pembangunan jalan nasional periode 2015-2023 mencapai 5.823 km atau rata-rata 582 km/tahun. Sedangkan pembangunan jalan nasional direncanakan mencapai 583 km pada tahun 2024.

Lebih lanjut, beberapa capaian pembangunan infrastruktur Kementerian PUPR selama periode 2020-2023 antara lain sebagai berikut: (1) Dukungan dan fasilitasi perumahan swadaya sebanyak 696.422 unit; (2) pembangunan apartemen sebanyak 16.443 unit, bangunan perumahan dan layanan komunal (PHU) sebanyak 101.044 unit; (3) Pengembangan dan perbaikan spam dengan produktivitas 5560 liter/detik; (4) Pembangunan, renovasi dan renovasi sarana pendidikan, olah raga, dan pasar sebanyak 3.876 unit; (5) Pengembangan sistem pengelolaan sampah bagi 2.246.238 rumah tangga; (6) Panjang jalan tol sepanjang 751 km; (7) Pembangunan jalan sepanjang 1972 km.

Selama periode 2014-2024, APBN bekerja keras untuk menjaga stabilitas fiskal, yakni tidak hanya menjaga keseimbangan antara pendapatan dan belanja, tetapi juga meletakkan landasan yang kuat bagi pertumbuhan ekonomi jangka menengah dan panjang. Hal ini untuk mendukung tujuan ambisius Indonesia untuk menjadi negara berpenghasilan tinggi dan ekonomi terbesar kelima di dunia pada tahun 2045, yang mendorong perekonomian global.

Terakhir, Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani Indrawati pernah mengatakan: “Masih banyak pekerjaan rumah dan agenda pembangunan yang perlu mendapat perhatian dan penyelesaian.” Untuk itu mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 memerlukan kerja sama dan dukungan yang kuat dari seluruh komponen negara.

Lihat berita dan artikel lainnya di Google News dan WA Channel.