Bisnis.com, Jakarta – DPR mengesahkan RUU APBN 2025 yang mengatur alokasi anggaran setiap kementerian/lembaga (K/L). Lantas apa saja 10 K/L dengan anggaran terbesar di tahun 2025 yakni tahun pertama pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto?

Pada rapat terakhir antara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Badan Anggaran (Banggar) DPR mengenai anggaran K/L disepakati porsi belanja K/L pada APBN 2025 sebesar Rp 1.160,09 triliun.

Direktur Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata mengatakan belanja K/L pada dasarnya disesuaikan atas permintaan Presiden terpilih Prabowo Subianto. 

“Ini angka final, dengan mempertimbangkan rapat Banghar terakhir dan instruksi Presiden mendatang,” ujarnya, Selasa (9/10/2024).

Jumlah tersebut meningkat sebesar Rp69,26 triliun dibandingkan belanja K/L tahun ini sebesar Rp1.090,83 triliun.

Sementara itu, Isa mengklaim pihaknya mendorong kebijakan belanja K/A yang bertujuan untuk memperkuat agenda pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, ketahanan pangan, infrastruktur, hilirisasi industri, peningkatan investasi, dan pengarusutamaan gender.  Berikut cost share untuk 10 K/L teratas tahun 2025:

1. Kementerian Pertahanan (Kemenhan): Rp166,26 triliun 

2. Kepolisian Republik Indonesia (Polri): Rp126,62 triliun 

3. Kementerian PUPR: Rp 116,23 triliun 

4. Kementerian Kesehatan: Rp105,65 triliun 

5. Kemendikbud Ristek: Rp93,6 triliun 

6. Kemensos: Rp79,59 triliun 

7. Kementerian Agama: Rp79,17 triliun 

8. Badan Gizi Nasional: Rp71 triliun 

9. Kementerian Keuangan: Rp53,2 triliun

10. Kementerian Perhubungan: Rp31,46 triliun 

Kementerian/Lembaga Baru

Sementara itu, Presiden terpilih Prabowo Subianto diperkirakan akan menambah jumlah K/L agar lebih mudah memenuhi janji pemilunya. Oleh karena itu, mungkin saja terjadi perombakan total alokasi anggaran di beberapa K/L.

Berdasarkan wacana yang beredar, sebagian besar K/L baru yang terbentuk merupakan bagian dari K/L lama. Misalnya, Internal Revenue Service dikatakan sebagai bagian dari Departemen Keuangan. 

Artinya, alokasi anggaran Kementerian Keuangan tahun depan sebesar Rp53,2 triliun akan dibagi dua. 

Selain itu, Hashim Johadikusumo, adik laki-laki Prabowo dan ketua gugus tugas perumahan, mengumumkan rencana untuk membentuk kementerian perumahan. Badan baru ini merupakan bagian dari Kementerian PUPR dan memiliki anggaran tahun depan sebesar Rp 116,23 triliun.

Selain itu, Prabowo dikabarkan berencana membentuk Badan Pengaturan Perubahan Iklim dan Pengelolaan Perdagangan Karbon (BP3I-TNK) dan Dana Investasi Nasional (DIN).

Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan Thomas DiGiwandono mengatakan pemerintah kini telah mengalokasikan anggaran untuk rencana pembentukan K/L baru. Karena itu, keponakan Prabowo ini menyebut wacana pembentukan K/L baru nantinya akan terkendala keterbatasan anggaran.

Artinya, apapun keputusan presiden terpilih atau presiden terpilih, akan dilakukan sesuai anggaran, ujarnya dalam jumpa pers di Kantor Kementerian Keuangan, Rabu (9 November 2024). 

Thomas juga mengatakan rencana pembentukan K/L baru pada tahun depan saat ini sedang dibahas dengan Kementerian Pemberdayaan Organisasi Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPAN-RB). 

Sementara itu, Direktur Pusat Kebijakan APBN Departemen Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Wahu Utomo menjelaskan, alokasi K/L baru akan bersumber dari anggaran cadangan.

“Pada dasarnya untuk mengantisipasi dinamika kelembagaan sehingga kita dapat menjaga operasional pemerintahan untuk mendukung pelayanan publik di masa transisi pemerintahan, APBN memungkinkan adanya dana cadangan untuk biaya-biaya lainnya,” kata Wahu kepada Bisnis, Selasa (10/9/2024).

Sebagai referensi, alokasi anggaran pemerintah pusat untuk ‘belanja lain-lain’ tidaklah sedikit. Artinya, dalam APBN tahun 2025 sebesar Rp 631,8 triliun.

Simak berita dan artikel lainnya dari Google News dan WA Channel.